SEKJEN KAMMI BANDA ACEH Menolak Keras Program Vaksinasi Berbayar

Redaksi 16 Juli 2021 | 12:20 14
SEKJEN KAMMI BANDA ACEH Menolak Keras Program Vaksinasi Berbayar

Ist

BANDA ACEH | Koranindependen.co -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh menolak dengan tegas program vaksinasi berbayar seperti program vaksinasi gotong royong yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Sekjen KAMMI Banda Aceh Rahmadi Sagala mengatakan, KAMMI Banda Aceh memang mendukung upaya pemerintah untuk melawan pandemi dengan program vaksinasi, tapi terkecuali program vaksinasi Berbayar.

"Kami dengan tegas menolak Vaksin Berbayar atau yang kita sebut dengan Komersialisasi vaksin gotong royong yang diselenggarakan oleh perusahaan atau vaksinasi yang diselenggarakan oleh jaringan Kimia Farma yang merupakan BUMN milik negara," ujar Rahmadi

Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti ini, pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat. kebijakan ini dianggap tidak etis. Pasalnya, vaksin hanya bisa di impor oleh pemerintah dengan dana APBN yang notabene berasal dari rakyat.

Dia tidak setuju apabila vaksin yang dibeli dari uang rakyat harus diperjualbelikan melalui perusahaan negara.

“Vaksin Covid-19 hanya bisa di impor oleh pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan APBN. Jadi vaksin dibeli dengan uang rakyat, tapi hendak dijual kembali kepada rakyat melalui perusahaan negara. Jelas ini sangat tidak etis!,” ucap Rahmadi

terakhir Rahmadi Sagala mengatakan kebijakan ini sudah dinilai mencederai rasa keadilan karena bisa memperlambat penanganan pandemi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung jawab tersebut

“Kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, maka penangan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan lebih lambat dibandingkan di kalangan atas,” kata Rahmadi.

“Mereka yang punya uang dipastikan bisa segera menerima vaksin. Sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu vaksinasi gratis yang entah kapan menjangkau mereka,” pungkasnya. ()